Membangun Sulut Dengan Iman, Budaya dan IpTek
Diskusi Sejarah Tapal Batas Minahasa & BolMong
 
Sumardi Arahbani : Bu Cynthia Wuisang, dapatkah memberi perspektif lain tentang tapal batas Minahasa-Bolmong...Salam
"SURAT TERBUKA" dari Ingenieur.Oemar Mkoginta.
 


    • Cynthia Wuisang Salah satu sumber ML Maukar,SH sekaligus saksi hidup perundingan Batas Bolmong dan Minahasa menulis: : Persoalan tapal batas antara kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow yang mencuat di tahun 1960-an dimana terjadi konflik fisik antara warga kedua kabupaten, pada tanggal 7 Januari 1966 diadakan pertemuan antara Pemerintah Kab Minahasa dan Bolmong di Kotamobagu dan di Desa Guaan Modayag. Persetujuan bersama menhasilkan pernyataan2 sbb:
    • 1. Kedua belah pihak menghormati batas yang ada antara kedua Kabupaten;
    • 2. Bahwa kedua pihak menginstruksikan kepada rakyat di daerahnya masing2 untuk menghormati dan tidak melanggar batas-batas tersebut;
    • 3. Bila ternyata kemudian terjadi pelanggaran maka kedua belah pihak memerintahkan kepada petugas2 pemerintah di tempat pelanggaran terjadi utk segera mengambil tindakan hukum;
    • 4. Kedua belah pihak sependapat bahwa persoalan2 yang timbul dalam rangka perbatasan kedua kabupaten akan diselesaikan bersama dengan berpegang pada hukum dan asas kekeluargaan. Dalam persetujuan tersebut Pemerintah Bolmong diwakili oleh H.H.P.Damopolii, BA dan Pemerintah Kabupaten Minahasa diwakili oleh Pati F.Punuh, pimpinan masyarakat antara kedua pemerintah di wakili oleh I.U Montol,BA.
    • Pada tahun 1968 muncul lagi sengketa perbatasan yaitu konflik disekitar danau MOAT. Status danau Moat menurut versi Bolmong adalah milik mereka sedangkan menurut versi pemda Minahasa Danau Moat telah dibagi dua pada tahun 1938 oleh Residen Manado VAN RHYN dengan persetujuan Raja Bolaang Mongondow, telah membagi Danau Moat yaitu ulai dari hulu sungai Poigar tarik garis lurus ke tengah-tengah danau sampai diseberang pada titik yang ditandai dengan tumpukan2 batu dimana ditancapkan tiang besi dan batas tersebut diketahui juga oleh Gubernur Jendral H.V WORANG. Dengan perintah Gubernur SULAWESI UTARA pada tahun 1968 maka kedua belah pihak Pemda Minahasa dan Pemda Bolaang Mongondow duduk semeja di Desa Guaan Kec Modayag untuk merundingkan Tapal Batas antara kedua kabupaten pada tanggal 9-12 Maret 1968.
    • Wakil dari SULUT adalah Gubernur Muda H.R TICOALU dan Residen F.MOKOGINTA asal Bolmong. Delegasi pemda Kab.Minahasa adalah Bupati RUMAMBI (Ketua Delegasi), Pati M.L MAUKAR Kepala Pemerintah Kab.Minahasa dan N.F.KEWAS/Biro pemerintahan, ALEX MAMANUA Kepala PU Kab. Minahasa dan Kadis terkait lainnya. Delegasi Bolmong antara lain Bpk. SUKARDI (Anggota BPH Bolmong), Bpk DATUNSOLANG (Inspektorat), Bpk I.TOLAT (Kabag Pemerintahan).
    • Bupati Kab.Minahasa waktu itu adalah Letkol F.SUMAMPOW dan Bupati Bolmong adalah Major C68 adalah sbb: 1. menghormati persetujuan bersama antara Pemda Minahasa dan Pemda Bolmong pada tanggal 7 Januari 1966; 2. Persoalan tapal batas daerah Kab. Minahasa dan Bolmong disebelah Barat adalah Sungai POIGAR sebagai batas alam tidak ada masalah lagi; 3. Msalah lain yang belum di dapat titik persesuaian pendapat akan dimajukan pada pemerintah atasan bersama data-data yang ada guna penyelesaian selanjuta. (BERSAMBUNG).

    • Cynthia Wuisang Koreksi, Buipati Bolaangmongondow pada waktu itu CP. M. OE. MOKOAGOW

    • Cynthia Wuisang LANJUT: Sebagai maklum Kabupaten Minahasa lebih dahulu secara hukum menjadi Daerah Otonom yaitu dengan Lembaran Negara 1919 No.64 tahun 1919 Minahasa secara hukum telah menjadi daerah Otonom sedangkan kabupaten BolaangMongondow baru dibentuk dengan UU No.29 tahun 1959. pada pertengahan 1950 swapraja Bolmong tak berjalan lagi maka hak Raja atau Danau Moat menjadi beralih kepada hak Pemerintah BolaangMongondow yang lebih dopertegas dengan UU no.29 tahun 1959 tentang Pembentukan Dati II di Sulawesi dimana swapraja Bolmong turut dihapus pada sekitar tahun 2001 dan awal tahun 2000 mencuat lagi masalah perbatasan antara Kab.Minahasa dan Bolmong yang dipicu adanya transmigrasi di wilayah sekitar KAKENTURAN dan BOLMONG yang menampung orang2 yang berasal dari daerah kerusuhan TERNATE-MALUKU UTARA.

    • Lokasi tanah transmigrasi ini memicu mencuat lagi batas2 letak lokasi transmigrasi tersebut yang menjadi acuan penentuan batas wilayah antara lain: 1. Peta Otentik dibuat masih di Jaman pemerintah Belanda, Data-data batas hasil perundingan antara pemda Minahasa dan Bolmong,3.Saksi-saksi hidup yang masih ada dan Tokoh-tokoh masyarakat yang pernah turut serta dalam perundingan dan dikenal baik oleh lingkungannya. Batas sebelah Barat antara dua kabupaten tidak ada masalah lagi karena batas alam sungai POIGAR yang panjangnya 50,4 km. Sedangkan batas timur antara kedua wilayah perlu diperjelas karena batas itu dari Danau MOAT melewati sungai, gunung dan jurang secara garis khayal dari titik antara (pulau) di danau MOAT ke puncak gunung KOLA"ADON (Koladowon) ke hulu sungai BUYAT menuju RATATOTOK yang panjangnya Puluhan kilometer. Isu ini juga dibuat di manado Pos pada Jumat, 11 Januari 2002. Demikian, semoga bermanfaat...TORANG SAMUA BASUDARA :D


    • Sumardi Arahbani Terima kasih Bu Cynthia Wuisang...

    • Sumardi Arahbani Sumber sejarah bahwa Danau Moat telah dibagi dua pada tahun 1938 dari mana Ibu Cynthia Wuisang...Masih adakah dokumen/arsip otentknya?

    • Cynthia Wuisang agar mendapat keterangan yg pasti bisa klarifikasi ke Bpk. M.L Maukar, SH (saksi hidup)..mantan Hukum Besar/Kewedanan Motoling dan penyusun Sejarah Kecamatan Modoinding..beliau di Desa Pinasungkulan...kalau sempat JJ dan mampir di Modoinding...Saya cuma berdasarkan sejarah yg disusun dan beberapa penuturan mantan Kumtua yg tau ceritanya.. :-)

    • Sumardi Arahbani Terimkasih Bu infonya...

    • Sumardi Arahbani Tentang keterangan bahwa Resident Manado pernah membagi danau Moat perlu dilacak kembali Bu Cynthia Wuisang...Kita bisa telusuri dari dokumen/arsip yang tersimpan di ANRI...Saya sendiri sdh melacak ke ANRI, dan terdapat peta tahun 1937/1938 yang menunjukkan bahwa seluruh permukaan Danau Moat milik Bolaang Mongondow..

    • Cynthia Wuisang Yup setuju saja..kalau ada data2 pendukung yg otentik itu lebih bagus...seharusnya dokumen2 terutama peta otentik disimpan oleh kedua belah pihak...dan bisa dicek kembali kesamaan peta yg disimpan di ANRI dan yg ada pada Pemda masing2....


Loading

 



Juni 2011 © LSM Pendidikan Silo (NGO) & LSM Pemberdayaan Teknologi dan Perkotaan (NGO)
Penanggung Jawab :