Membangun Sulut Dengan Iman, Budaya dan IpTek
Kisah Berdirinya Organisasi Roekoen Minahasa di Jawa
 
Oleh, Harry Kawilarang.
 
Saat dunia dilanda revolusi industri dipertengahan abad ke-XIX, di Eropa timbul wabah solidaritas sosial yang memperjuangkan hak azasi manusia. Yang juga menjadi sorotan para penganut hak azasi adalah negeri-negeri koloni Eropa di Asia-Pasifik dan Eropa-Tenggara. Pemerintahan Den Haag juga tersudut oleh aksi barisan hak azasi karena sepak-terjang kekuasaannya terhadap Indonesia.
 
Gaung hak azasi juga menggema di Indonesia hingga pihak kerajaan Belanda melakukan langkah perbaikan hasil perjuangan para penganut hak azasi manusia yang menguasai parlemen. Langkah perbaikan ini dilakukan dengan pengadaan politik Ethis memperbaiki nasib bumi-putra digugusan kepulauan nusantara. Tetapi pemerintahan Batavia baru mulai menerapkan proses Politik Ethis setelah menguasai Jawa, Maluku, Bangka dan Sumatera sepenuhnya. Perhatian terhadapgugusan kepulauan lain baru diterapkan Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia-Belanda awal abad ke-XX.
Sebelumnya berbagai kota besar pulau Jawa dibanjiri masyarakat daerah lain untuk memperbaiki kehidupan sosial-ekonomi. Juga menjadi besi berani para pelajar daerah untuk melanjutkan pendidikan pada berbagai perguruan tinggi yang tidak diperoleh didaerah. Ternyata keadaan mereka menjadi masalah terutama yang baru datang tidak memperoleh pemondokan dan buta aturan prosedur birokrasi.
 
Untuk itu masyarakat perantauan berbagai daerah di Jawa melakukan organisasi-organisasi sosial guna menanggulangi masalah yang dihadapi perantau yang baru datang dari leluhur. Cara ini juga dilakukan masyarakat perantau Minahasa pada awal abad ke-20. Organisasi sejenis memanusiakan manusia berkembang dikalangan masyarakat perantau Minahasa tanah Jawa. Inisiatif ini dilakukan oleh J.H. Pangemanan, redaktur harian bahasa Melayu, "Pos Jawa-Tengah" di Semarang. Yang diprioritaskan terutama adalah anak-anak militer turunan Minahasa yang terlantar di tanah Jawa.
Roekoen Minahasa :
 
Nama Minahasa sempat tenggelam dipermukaan, dan yang menonjol adalah sebutan "Hollanda Manado" bagi suku Minahasa diperantauan. Padahal Manado adalah nama kota dan bukan suku-bangsa. Sebutan tanah Minahasa sebagai "De Twaalfde Provintie van Nederland" juga tidak disenangi masyarakat intelektual Minahasa yang gandrung pada nama Minahasa sebagai bagian dari awal kebangkitan identitas diri bagi turunan asal Sulawesi Utara. Untuk itu hingga didirikan organisasi Roekoen Minahasa pada bulan Agustus 1912 di Semarang.
 
Organisasi ini kemudian mengembangkan cabang-cabangnya dan menyebar keberbagai kota ditanah Jawa seperti di Batavia, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Organisasi ini meningkatkan bantuan pembangunan sosial ekonomi ke tanah leluhur. Selain terdiri dari turunan Minahasa, juga bagi yang memiliki hubungankeluarga ataupun melalui ikatan perkawinan.
 
Anggaran Dasar organisasi dibentuk, lengkap dengan kegiatan operasional. Antara lain meliputi:
 
a).Memperjuangkan serta memperhatikan kepentingan anggota;
b). Melakukan kaderisasi serta menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya yang didasari pada sifat-sifat mapalus;
c). Membantu pengadaan dana guna meringankankehidupan sosial atau sumbangan pemakaman anggota dengan rasa kebersamaan atas dasar kekeluargaan;
d). Menyebarkan, memperkenalkan serta memperluas tujuan organisasi;
e). Menyediakan sarana penampungan dan menyalurkan lapangan kerja bagi para perantau Minahasa;
f). Pengadaan dana bantuan pendidikan bagi anak-anak pelajar dan pemuda memperdalam ilmu dan kejuruan memperoleh keahlian profesi;
g). Mendirikan sarana-sarana tempat penampungan ataupun rumah sewa bagi pelajar dan pemuda yang menuntut ilmu diberbagai kota tanah Jawa; h).Turut membantu masalah sengketa tanah diantara keluarga;
i). Mengembangkan falsafah hidup bagi eksistensi dan identitas masyarakat turunan Minahasa.
 
Khusus untuk pendidikan, organisasi Roekoen Minahasa membentuk lembaga Dana Pendidikan (Studie Fonds) yang didirikan pada Desember 1913 yang berperan sebagai penunjang untuk meningkatkan kemajuan pendidikan bagi masyarakat Minahasa dipimpin Frits Laoh dengan Wakil Ketua, Wim J.M. Ratoelangi, ditata rapih dan terdiri dari berbagai seksi yang saling menunjang. Organisasi ini menjadi efektif dan sangat berguna bagi masyarakat dan pelajar Minahasa perantauan karena juga memiliki Biro Informasi untuk pendidikan serta informasi lapangan kerja.
 
Perserikatan Pangkal Setia :
Pengembangan pendidikan menyongsong hadirnya pembaruan abad XX juga dilakukan di Minahasa dengan didirikannya organisasi pendidikan Perserikatan Pangkal Setia pada awal tahun 1920'an oleh J.U. Mangowal di Tomohon. Perserikatan ini di dukung oleh guru-guru Minahasa dari Sekolah Dasar Zending Genootschap. Diantara mereka adalah Jan Lumenon, Alex Rumajar dan Wim Lolong. Lembaga ini mengembangkan sarana pendidikan dan pembangunan sekolah-sekolah yang tersebar diberbagai pelosok Minahasa.
 
Organisasi ini turut berperan dengan memberi bea-siswa bagi siswa-siswa dari orang-tua tidak mampu. Organisasi sosial ini juga berperan sebagai tempat pengummpulan dana bantuan dari berbagai sponsor masyarakat perantauan.
Peranan Pangkal Setia juga menonjol ditahun 1930'an ketika para petani kopra Minahasa mengalami paceklik karena hasil produksinya tidak tersalur akibatdepresi ekonomi dunia.
 
Roekoen Minahasa dan berbagai organisasi turunan Minahasa mengubah fungsi menjadi kekuatan politik ketika di Eropa berkecamuk perang dunia pertama. Hubungan kerajaan Belanda dengan pemerintahan kolonial putus akibat prahara. Pihak pemerintahan Hindia-Belanda berada pada posisi mandiri dan harusmelakukan "kompromi" dengan politisi bumi-putera. Antara lain menghidupkan Volks Raad sebagai bagian dari program desentralisasi kearah pemerintahan pribumi. Kompromi ini dilakukan selain untuk memperluas program perluasan Revolusi Industri, juga untuk mengatasi keamanan imperium terbesar Belanda di Pasifik Barat (sekarang Asia-Tenggara) karena keterbatasan kekuatan militer yang dimilikinya.
 
Terutama keamanan wilayah Timur yang menjadi lintasan kapal-kapal Jerman yang ketika itu masih menguasai wilayah Papua dan gugusan kepulauan di Pasifik Barat Daya. Biasanya untuk menuju wilayah koloninya, kapal-kapal Jerman merapat di pelabuhan Bitung yang sejak lama menjadi transit pelaut Jerman. Secara fisik Perang dunia pertama di Eropa tidak melebar ke Asia-Tenggara. Tetapi pemerintahan Hindia-Belanda mengkwatirkan implikasi politik terhadap eksistensi wibawanya di Indonesia-Timur. Nama Jerman sudah dikenal melalui pengembangan misi Kristen dan turut berperan menumbuhkan intelektualisme Minahasa, sejak abad ke-XIX. Daerah Tanawangko dikenal sebagai klave masyarakat Jerman -yang disebut waktu itu masyarakat Burger. Mereka ini juga berasimilasi dengan penduduk setempat. Pemerintahan Batavia kwatir bahwa peperangan di Eropa akan memberi peluang bagi Jerman memperluas pengaruh dan memperoleh simpati di Minahasa.
 
Kekwatiran Belanda diketahui kalangan pemuka Roekoen Minahasa hingga mengubah kegiatan sosial filantropis menjadi kekuatan sosial-politik kebangkitan identitas. Suasana ini terjadi saat dibentuknya lembaga Volks Raad sebagai tahap dikembangkannya proses desentralisasi oleh pemerintahan kolonial. Padahal masa itu yang dikembangkan adalah pengadaan otonomisasi kearah pemerintahan pribumi yang berlaku hanya di Jawa saja dan tidak didaerah lain. Karena Jawa sejak pasca Perang Diponegoro merupakan pusat administrasi pemerintahan Hindia-Belanda dan berpusat di Batavia.
 
Tidak berkembangnya pembangunan digugusan kepulauan luar Jawa karena alasan pemerintah kolonial masih "sangat terkebelakang" dan masih jauh dari peryaratan hingga tidak mungkin dilakukan pengembangan desentralisasi. Padahal akibat diterlantarkannya daerah-daerah luar Jawa telah menimbulkan dampak buruk. Berbagai daerah mengalami "Brain-Drain," karena banyak putera daerah merantau ketanah Jawa. Dilihat dari latar belakangnya pembangunan dan pengembanganpendidikan daerah tidak pernah berkembang diluar Jawa yang hanya merupakan kantong ekonomi dan menerapkan cara peninggalan VOC oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Para putera-daerah menuntut ilmu ditanah Jawa dilandasi oleh motivasi untuk membangun leluhurnya. Batavia dan berbagai kota di tanah Jawa menjadi daya-tarik putera-daerah untuk memperoleh ilmu,perbaikan sosial dan peningkatan karier. Dasar pemikiran itulah hingga para putera daerah di Jawa mulai giatmemperjuangkan pembangunan daerah melalui lembaga Volks Raad. Sejak itupun tumbuh berbagai organisasi daerah, seperti Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Timoresche Club, Jong Minahasa dll.
 
Isolasi terhadap masyarakat kepulauan luar Jawa dan Sumatera mulai mengalami perubahan sejak awal abad ke-20 ketika bangsa-bangsa Eropa mulai memperluas pengaruh kolonialisme ekonomi di Asia-Tenggara. Penerapan perluasan dominasi ekonomi terjadi saat dunia dilanda revolusi industri sejak pertengahan abad ke-XIX. Berbagai negeri di Eropa dan Amerika-Serikat mulai mengembangkan perluasan industri sebagai salah satu cara untuk memperbaiki tingkat kehidupan sosialmasyarakat. Untuk memperoleh bahan-bahan mentah bagi roda industri, terapan kolonialisme ekonomi diperluas dengan kapitalisme sekalipun mengorbankan hakazasi bangsa-bangsa Asia-Tenggara yang kaya dengan berbagai bahan agraris dan mineral. Perluasan kolonialisme ekonomi negeri-negeri paparan Atlantik Utara terhadap Asia-Tenggara terjadi antara kurun waktu 1870 hingga 1940.
 
Modal kapitalisme negeri-negeri industri mengalir diberbagai sentra-sentra ekonomi Asia-Tenggara. Akibatnya kawasan ini menjadi ajang lomba perluasan kolonialisme Barat. Inggris memperkuat posisi di semenanjung Melayu & Kalimantan-Utara, Prancis di Indo-Cina, Jerman di Papua Barat (sebelum terbagi menjadi Papua Barat dan Papua-Niugini setelah perang dunia pertama berakhir) dan AS berhasil meraih Filipina dari Spanyol.
Sejak terjadinya lomba adu pengaruh, pihak Belanda memperluas wilayah teritorial ke berbagai kepulauan dluar Jawa agar tidak di caplok oleh Inggris, Prancis ataupun Jerman. Selain melakukan tekanan militer seperti yang dilakukan pada perang Aceh, juga mulai memperhatikan serta memperbaiki sistem pengangkutan transportasi terutama perhubungan laut antar pulau. Maskapai pelayaran KPM (Koninklijk Paketvaart Maatschapij menjadi penghubung laut antar pulau dengan Jawa pada 1891. Keadaan daerah luar Jawa-Sumatera mulai mendapat perhatian pemerintahan Batavia terutama menjelang perang dunia pertama, dalam usaha pemerintahan Idenburg melakukan kampanye "Indie-Weerbaar", merangkul bumi-
putera untuk memperoleh tenaga sukarelawan bagi keamanan Hindia-Belanda.
 
Untuk itu pihak pemerintahan juga memberi tempat bagi wakil-wakil organisasi daerah memperoleh kursi di Volks Raad. Selain itu juga membentuk beberapa lembaga Perwakilan Rakyat diberbagai daerah. Hasil perjuangan yang diperoleh organisasi Roekoen Minahasa dengan terbentuknya lembaga Dewan pemerintahan Manado Raad dan Minahasa Raad di Sulawesi Utara.
 
Perjuanganserupa juga diperoleh oleh masyarakat Sumatera (Barat) dengan terciptanya Minangkabau Raad. Perjuangan kebangkitan identitas yang dilandasi dari tuntutan hak azasi yang berkembang sebagai dampak revolusi industri di Eropa berkembang menjadi revolusi solidaritas. Panutan ini berkembang diberbagai kalangan intelektual rumpun ethnis digugusan nusantara setelah terjadi pengingkaran "November Belofte" melanjutkan disentralisasi otonomi bumi-putera setelah perang dunia pertama usai. Karena pemerintahan Hindia-Belanda tetap melanjutkan kolonialisme ekonomi. Namun ingkar November merupakan inti terbentuknya kebersamaan bagi semua rumpun ethnis menyatukan pola kesatuan identitas Indonesia sebagai bangsa di gugusan nusantara.
 
Kiranya peranan Roekoen Minahasa tidak diabaikan dalam lembaran sejarah Minahasa. Karena lembaga ini, selain berfungsi sebagai organisasi filantropis, juga turut memotivasi pendidikan politik hingga masyarakat Minahasa tidak menjadi korban politik masa kolonialisme Belanda.
 

Loading

 



Juni 2011 © LSM Pendidikan Silo (NGO) & LSM Pemberdayaan Teknologi dan Perkotaan (NGO)
Penanggung Jawab :