Membangun Sulut Dengan Iman, Budaya dan IpTek
   Home      drayu
Kasus dr. Ayu dkk Murni Pidana Bukan Kriminalisasi
 
Saat ini sangat ramai jika menonton televisi ataupun membaca di koran koran mengenai demo para dokter se Indonesia bahkan telah melakukan mogok sehari untuk membela rekan seprofesinya yakni dr. Ayu dkk karena telah di putuskan oleh hakim Mahkama Agung bersalah dan di Pidana penjara selama 10 bln walaupun telah diputuskan oleh pengadilan negeri Manado tidak bersalah.
 
Hal menarik yang bisa diambil hikma dari kasus ini bahwa adanya ketidakpahaman hukum sehingga para dokter nekat melakukan aksi demo dan mogok dengan tuntutan yang kurang kuat dari segi hukum pidana dimana mereka beranggapan bahwa kasus ini murni kriminalisasi terhadap dokter dimana anggapan mereka seharusnya cukup disidangkan di Majelis Kode Etik profesi dokter Indonesia saja.
 
Beberapa hal yang kurang dipahami oleh para dokter yang beralasan bahwa kejadian operasi cesar hingga terjadi emboli pada pembuluh darah dan menyebabkan kematian adalah hal yang sulit di duga dan ini sulit untuk dicegah jika melihat pada kejadian ini memang bisa dibenarkan padahal ada prosedur lain yang mereka lakukan dan menurut hakim MA telah melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) dimana pada saat melakukan operasi posisi dokter Ayu dan kawan statusnya adalah residence mahasiswa program specialist kemudian hal lain juga tanda tangan dari pihak keluarga seperti dipalsukan.
 
Jadi mengacu pada dua pelanggaran prosedur ini sudah dapat dikategorikan tidak mengikuti SOP yang ada dimana proses operasi tidak boleh hanya dilakukan oleh residence harus ada pendampingan dokter pembimbing atau konselen demikian juga harus mendapat persetujuan dari keluarga berupa surat pernyataan.
 
Hal lain yang menarik para dokter juga menuntut untuk di adili oleh profesi mereka padahal di Indonesia sendiri belum ada standar nasional SOP setiap tindakan proses penyembuhan suatu penyakit yang ada baru aturan setempat yang disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah dan rumah sakit dan yg lebih parah lagi belum memiliki kekuatan hukum yang harus diikuti baru merupakan kesepakatan sesama profesi sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembelaan.
 
Dengan demikian Mahkamah Agung tetap harus memutuskan berdasarkan peraturan hukum yang ada KUHP dan prosesnya adalah pidana karena ada tuntutan hukum dari pihak keluarga. Dari kasus ini maka sebernarnya yang harus bertanggung jawab bukan hanya ke 3 dokter ini saja tapi dokter konselen atau penanggung jawab juga harus ikut di pidana karena tanggung jawab ada dipundaknya. Tuntutan untuk memiliki pengadilan profesi sendiri menurut kami terlalu berebihan karena jika semua profesi menuntut seperti itu maka mau jadi ada hukum di Indonesia. Jadi sebagai warga negara yang baik siapapun dia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia
 
Hikma yang dapat di ambil dari kasus ini sebaiknya dokter harus memiliki SOP Nasional yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga apabila terjadi kasus seperti ini profesi dokter memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perlawanan di pengadilan nanti.
Dengan kejadian ini juga menjadi peringatan bagi dokter dokter di Indonesia bahwa mereka harus lebih berhati hati dalam melakukan tindakan medis sebaiknya selalu mengikuti SOP yang ada.
 
Terlebih dokter di Indonesia harus selalu mau upgrade ilmu pengetahuannya karena selama ini kemampuan dokter2 di Indonesia rata2 masih kalah kelas dengan dokter2 yang ada di Singapura maupun Malasya karena mereka umumnya mengambil spesialis dari luar negeri bahkan sampai di dua negara berbeda dan ini masih sulit dilakukan oleh dokter dokter di Indonesia karena selain regulasi juga biaya yang mahal. Belum lagi infrastruktur dan teknologi yang masih kalah dibandingkan dengan negara negara tetangga di atas. Jadi para dokter di Indonesia tidak perlu takut jika melakukan tindakan medis sepanjang mengikuti SOP semoga demikian.
Loading

 



Juni 2011 © LSM Pendidikan Silo (NGO) & LSM Pemberdayaan Teknologi dan Perkotaan (NGO)
Penanggung Jawab :